Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasrul Azwar, diagendakan akan menjadi saksi di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah Haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, Rabu 4 November 2015.
Hasrul terlihat sudah tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sejak pukul 09.35 WIB. Namun dia enggan berkomentar mengenai perkara yang juga turut menyebut namanya dalam dakwaan itu.
"Nanti saja di persidangan. Orang kan bisa ngomong apa saja. Tapi nanti saja," ujar Hasrul.
Tidak hanya Hasrul, Jaksa pada KPK juga berencana akan menghadirkan beberapa orang saksi lainnya, yakni Zainal Abidin Supi, Saleh Salim Badegel dan Nurul Imam Mustofa.
Nama Hasrul diketahui turut disebut dalam surat dakwaan Suryadharma Ali. Mantan Ketua Komisi Vlll DPR itu disebut turut diperkaya lantaran perbuatan Suryadharma Ali hingga sebesar 5.851.850 Saudi Riyal.
Pada persidangan sebelumnya, Ketua Tim Katering Haji pada tahun 2012, Ahmad Jauhari, mengungkapkan adanya pertemuan dengan beberapa anggota Komisi Vlll Dewan Perwakilan Rakyat pada awal bulan Maret 2012 di Jeddah, Arab Saudi.
Pada pertemuan itu, Jauhari menyebut rombongan Komisi Vlll itu menyampaikan keinginannya untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Utamanya dalam akomodasi, transportasi dan katering.
Awalnya, Jauhari mengaku hanya diajak mantan staf teknis Haji l KJRI Jeddah yang juga Ketua Tim Penyewaan Pemondokan Haji, Syairozi Dimyathi, untuk menghadiri pertemuan di Hotel Alhamra, Jeddah. Pada pertemuan itu dihadiri sejumlah anggota DPR dari Komisi Vlll, di antaranya ada Chaerun Nisa, Jazuli Juwaini, Zulkarnaen Djabar, Said Abdullah serta Hasrul Azwar selaku koordinator.
Menurut Jauhari, pertemuan itu sempat menyinggung komitmen untuk mempercepat proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji (BPIH). Namun, di akhir pembicaraan, disampaikan bahwa rombongan dari kelompok fraksi (Poksi) ingin berpartisipasi dalam teknis penyelenggaraan ibadah haji.
"Pak Hasrul sampaikan kepada kami, 'poksi-poksi yang ada di sini ingin berpartisipasi dalam penyediaan akomodasi, katering dan tranportasi," kata Jauhari.
Pada pertemuan itu pula, Jauhari mengaku dikenalkan oleh Hasrul kepada Saleh Salim Badegel yang akan mengatur teknis partisipasinya.
"Dalam pembicaraan selanjutnya, Hasrul sampaikan teknis selanjutnya nanti akan follow up oleh Saleh Badegel," ujar Jauhari.
Pada dakwaan Suryadharma Ali, disebutkan bahwa mantan Ketua Umum PPP itu telah membuat kesepakatan dengan beberapa anggota Komisi VIII DPR untuk berpartisipasi dalam penyediaan perumahan jemaah haji reguler tahun 2012 yang seluruhnya berjumlah 194.216 jemaah.
Kesepakatan itu direalisasikan dengan cara memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPR untuk mengajukan nama-nama Majmuah penyedia perumahan di Jeddah dan Madinah kepada Suryadharma maupun kepada Tim Penyewaan Perumahan.
Pada pertemuan di Hotel Alhamra Jeddah, Hasrul menyampaikan kepada Syairozi dan Jauhari bahwa Komisi Vlll DPR telah membuat komitmen dengan Suryadharma untuk mempercepat proses pengesahan BPIH, dan telah mendapat izin dari Suryadharma untuk berpartisipasi dalam pengadaan perumahan jemaah haji di Arab Saudi.
Hasrul menyerahkan beberapa nama majmuah kepada Mohammad Syairozi Dimyathi untuk disewa dan dipergunakan sebagai penyedia perumahan jemaah haji, di antaranya Majmuah Mubarak, Mukhtaroh, Majd Al Khomri dan Majmuah Ilyas.
Selain itu Hasrul juga memperkenalkan Mohammad Syairozi Dimyathi dan Jauhari kepada Saleh Salim Badegel selaku orang yang mewakili anggota Komisi VIII dalam penyewaan perumahan di Arab Saudi.
Dalam surat dakwaan itu juga disampaikan, bahwa Hasrul Azwar menerima uang dari Kementerian Agama sejumlah 3.043.770,00 Riyal Saudi dan 2.808.080 Riyal Saudi. Uang tersebut merupakan komisi untuk Hasrul karena telah mengajukan dua perusahaan yang dibawa oleh Saleh Salim Badegel. (ren)
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/695253-sidang-korupsi-haji--kpk-hadirkan-politikus-ppp-hasrul-azwar
Baca juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.